Indeks Berita

Orang Tua Dituntut Lebih Cerdas Mendidik Anak di Era Milenial

Sabtu, 08 Desember 2018

Humas Aceh | 8 Des 2018

Banda Aceh – Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, mengatakan perkembangan teknologi yang kian pesat menuntut orang tua untuk lebih cerdas dalam  memikirkan kiat membina anak sebagai generasi masa depan. Jika tidak, kata Dyah, kualitas generasi muda akan kian merosot akibat ketergantungan pada teknologi. 

“Pengaruh globalisasi itu membuat orang tua harus lebih cerdas untuk mengatasinya lewat berbagai upaya,” ujar Dyah saat membuka seminar parenting milenial, di Restoran Pendapa Gubernur Aceh, Sabtu 8/12/2018.
PKK Aceh menggelar seminar sehari bertema mengenali dan mengatasi tantangan pengasuhan di era digital yang diasuh oleh pemateri psikolog nasional, Elly Risman. Seminar tersebut diikuti oleh 90 peserta dari PKK Aceh dan PKK Kabupaten/Kota se Aceh. Tema itu diangkat dikarenakan teknologi yang terus berkembang sehingga membuat pola mendidik anak haruslah sesuai gaya hidup di era milenial.
“Tujuannya agar orang tua memahami pola asuh sesuai dengan era milenial. Anak harus tumbuh sebagai generasi yang berakhalukulkarimah. Teknologi harus dimanfaatkan untuk tumbuhkembang bakat anak yang sifatnya positif,” kata Dyah.
Mendidik anak, ujar Dyah, secara substansial tertuang dalam al-Quran. Allah telah menyuruh seluruh manusia untuk memelihara keluarga dan anak-anaknya. Karena itu, anak sebagai aset masa depan menjadi tanggung jawab orang tua dalam hal pendidikan dan pembinaan. Karena itu, seminar itu diharapkan bisa memberikan keilmuan bagi seluruh anggota PKK dari seluruh Aceh, yang nantinya bisa mempengaruhi kebijakan dan program di daerah terkait pola mengasuh anak.
Selain itu, lanjut Dyah, seminar parenting itu sangat penting dalam rangka perluasan wawasan untuk menyusun program tahun depan khususnya dalam hal parenting.
“Harapan kita program ini bisa kita jalankan secara lebih maksimal di masa yang akan datang,” kata Dyah.

The post Orang Tua Dituntut Lebih Cerdas Mendidik Anak di Era Milenial appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Dyah Erti: Jaga dan Tingkatkan Silaturrahmi antar Anggota DWP Aceh

Kamis, 06 Desember 2018

Humas Aceh | 6 Des 2018

anda Aceh – Silaturrahmi antar anggota Darma Wanita Persatuan (DWP) Aceh harus terus dijaga dan ditingkatkan, agar berbagai permasalahan yang dihadapi para anggota dapat segera diketahui dan ditemukan solusinya secara bersama-sama.

Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati, selaku Penasehat DWP Aceh, dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun DWP Aceh ke-19 tahun 2018, yang di pusatkan di Anjong Mon Mata, Kamis (6/12/2018).
“Silaturrahmi anggota DWP Aceh harus lebih ditingkat, agar berbagai masalah yang dihadapi anggota dapat kita ketahui dan dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama. Masalah anggota layak menjadi perhatian bersama, karena anggota adalah kunci sukses atas kerja–kerja yang dilakukan suami di Pemerintahan,” ujar Dyah Erti.
Dalam sambutannya, wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dekranasda Aceh itu menyampaikan pesan terkait peran penting DWP Aceh, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota.“Yang dimaksud kesejahteraan di sini tidak hanya bersifat material, tapi juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
DWP Aceh diharapkan dapat berperan menjalankan kegiatan ini agar keberadaan DWP semakin terasa manfaatnya bagi pada anggotanya,” kata Dyah Erti.
Selanjutnya, Dyah Erti juga berpesan agar terkait sumbangan DWP terhadap kaum perempuan Aceh, dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas, karena pemberdayaan perempuan tidak hanya bertujuan untuk mendorong agar perempuan aktif di masyarakat, yaitu dengan membangun kepercayaan diri, agar perempuan memiliki keberanian untuk berkompetisi di ruang-ruang publik.
“Kita tidak bisa menampik, bahwa masih banyak perempuan Aceh yang kondisi hidupnya memprihatinkan. Bahkan kekerasan terhadap perempuan di daerah kita masih relatif tinggi. Fakta ini membuktikan bahwa perempuan Aceh perlu mendapat perhatian agar harkat martabat dan kesejahteraan mereka dapat terangkat ke tingkat yang lebih baik.”
Untuk mengubah kondisi tersebut, Dyah berpesan agar gerakan menyeluruh terkait program dan upaya yang tepat dan berkelanjutan harus segera dilakukan.
”Women protection merupakan hal penting untuk kita pikirkan di masa depan. DWP Aceh harusnya bisa mengambil peran untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan di daerah ini, apalagi masalah pemberdayaan perempuan menjadi salah satu target pembangunan yang dicanangkan di dalam SDG’s,” ujar Dyah mengingatkan.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Dyah Erti berpesan agar DWP Aceh bersinergi dengan program PKK Aceh serta membangun kerjasama dengan organisasi yang peduli dengan pemberdayaan perempuan.
“Jika PKK bekerja dalam tataran publik yang lebih luas, DWP bisa bekerja untuk anggotanya. Dimulai dari keluarga, selanjutnya berkembang di dalam lingkungan keluarga besar DWP Aceh, untuk kemudian menjadi contoh bagi masyarakat.”
Terakhir, Dyah Erti juga berpesan agar DWP Aceh dapat mengambil peran sebagai jembatan dalam mensosialisasikan program Pemerintah di masyarakat, terutama program pembinaan keluarga dan generasi muda, yaitu dengan mendorong setiap keluarga mendukung pendidikan anak, peduli dengan kesehatan lingkungan dan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Hal ini penting kami ingatkan, sebab potensi anggota DWP untuk menunjukkan pengaruh di masyarakat sangatlah besar. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Aceh berkisar 9.500 orang. Jika dipadukan dengan ASN di kabupaten/kota se- Aceh, maka jumlah totalnya hampir menyentuh angka 170 ribu orang.”
Dengan jumlah yang besar ini, Dyah Erti meyakini DWP Aceh akan mampu memperlihatkan kemampuan anggotanya mendorong terciptanya keluarga bahagia. “Sehingga akan menjadi contoh bagi semua keluarga di Aceh. Dengan demikian anak-anak Aceh bisa menjadi anak yang Carong, Meuadab, dan Teuga.”
Di akhir sambutannya, Dyah mengajak setiap anggota DWP Aceh untuk aktif dalam berbagai kegiatan di wilayah masing-masing, seperti pengajian, majelis taklim, dan kegiatan sosial lainnya. Dyah meyakini, hal tersebut akan mempermudah langkah DWP Aceh dalam menyebarkan virus-virus keteladanan di masyarakat.
“Semoga semangat kebersamaan yang kita bangun menjadi spirit bagi para suami untuk menciptakan kinerja yang lebih baik di Pemerintahan. Selamat Milad ke-19 Dharma Wanita Persatuan Aceh!” pungkas Dyah Erti Idawati.
Puncak peringatan HUT DWP Aceh ke-19 tahun 2018, juga dirangkai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang aneka lomba, yang telah diselenggarakan oleh DWP Aceh beberapa waktu lalu.

The post Dyah Erti: Jaga dan Tingkatkan Silaturrahmi antar Anggota DWP Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Dyah Erti Serahkan Dana Bantuan Modal Usaha pada Pasien RSJ

Kamis, 06 Desember 2018

Humas Aceh | 6 Des 2018

Banda Aceh – Wakil Ketua TP PKK Provinsi Aceh, Dyah Erti Idawati menyerahkan bantuan tunai modal usaha kepada 10 pasien miskin saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Jiwa Aceh (RSJ), Banda Aceh (6/12). 

Dyah mengatakan, bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya. Di mana pada kunjungan sebelumnya Direktur RSJ menyampaikan keluh kesahnya terkait kebutuhan pasien miskin di rumah sakit tersebut.

“Modal ini diberikan langsung oleh Pemerintah Aceh secara tunai melalui rekening Bank Mandiri, untuk dipergunakan sebagai bentuk modal usaha bagi pasien yang berstatus fakir miskin,” kata istri Plt Gubernur Aceh tersebut.

Pihaknya, kata Dyah, bersyukur karena permasalahan yang disampaikan sebelumnya oleh direktur RSJ dapat ditindaklanjuti. Menurutnya hal tersebut dapat terwujud karena ada niat baik.

“Ini merupakan tanda kerja sama saya sebagai istri Plt gubernur dengan pihak rumah sakit. Alhamdulillah berjalan mulus,” ujar Dyah.

Selanjutnya, Ia mengatakan setelah pasien nantinya dipulangkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan TP PKK Kabupaten/Kota untuk dapat memantau perkembangan pasien supaya tidak kembali lagi ke Rumah Sakit Jiwa.

“Saya berharap dengan bantuan yang kecil ini dapat memberikan berkah, di mana dapat memberi dampak pada masyarakat yang sejahtera,” tutur dosen Teknik Arsitektur Unsyiah itu.

Pada kesempatan itu, Dyah juga menanyakan pada pasien terkait pemanfaatan dana bantuan, di antara pasien tersebut mengatakan nantinya dana tersebut akan digunakan untuk usaha motor becak, berjualan dan membuat kue.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh, Dr. Makhruzal, menyampaikan rasa terimakasihnya  pada istri Plt Gubernur karena sudah peduli terhadap pasien. Ia bersyukur atas bantuan modal usaha yang diberikan kepada pasien miskin, sebab menurutnya kondisi saat ini sangat sulit bagi pasien jiwa paska-perawatan untuk mendapatkan lapangan kerja.

“Alhamdulillah, saat ini ada 10 orang yang mendapat dana bantuan untuk pemberdayaan, dimana dana tersebut digunakan sebagai modal usaha,” kata Makhruzal.

Ia berharap modal usaha yang diberikan dapat dipergunakan dengan baik. Pada saat penutupan pertemuan tersebut, Dyah Erti memberikan secara simbolik buku rekening bank mandiri sebagai dana bantuan modal usaha tersebut.

Makhruzal menyebutkan, saat ini orang yang mengalami gangguan jiwa yang terdata di Aceh mencapai 18.000 jiwa. Sebanyak 95 orang di antaranya dipasung. Ia mengatakan, pihaknya diberi tugas oleh Plt Gubernur untuk memprioritaskan program Pemerintah Aceh tentang bebas pasung. Di tahun 2018  RSJ Aceh sudah berhasil menjemput 35 orang pasien pasung dan sisanya juga akan segera dijemput.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk mencari tahu tentang pasien pasung, kemungkinan ada yang belum diketahui karena berada di pedalaman Aceh,” ujarnya.

The post Dyah Erti Serahkan Dana Bantuan Modal Usaha pada Pasien RSJ appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Asisten III: Arsip Sangat Penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Rabu, 05 Desember 2018

Humas Aceh | 5 Des 2018

Banda Aceh – Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Kamaruddin Andalah, menyebutkan arsip sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh, kata dia, haruslah mengelola dan memastikan manajemen arsip tertata rapi. Dinas dimaksud juga harus membina kearsipan baik di SKPA dan kabupaten/kota serta instansi vertikal apabila dibutuhkan. 

“Perlu orang cerdas yang bisa melakukan pembinaan kearsipan,” kata Kamaruddin Andalah dalam talkshow kearsipan dan Hari Kunjung Arsip yang digelar di Dinas Perpustakan dan Arsip Aceh, Rabu 5/12/2018.
Kamaruddin mengatakan, lembaga arsip haruslah menjadi inspirasi bagi pemerintahan. Di mana ke depan tidak ada lagi sistim manual dalam pengarsipan melainkan sistem jaringan dan komputerisasi. Inovasi seperti i-pustaka atau pustaka online menjadi keunggulan di masa depan.
“Ke depan tidak ada lagi gudang arsip dan lemari arsip. Anggaran untuk kearsipan akan terus ditingkatkan karena arsip itu penting dan suatu yang sangat berharga. Arsip itu punya nilai ekonomi bahkan bernilai politik,” kata Kamaruddin Andalah. Ia menyebutkan, apapun yang dibutuhkan demi tertatanya arsip secara baik, anggarannya akan dialokasikan pemerintah.
Sementara itu, Dosen Arsitektur Unsyiah yang juga pemerhati pendidikan, Dyah Erti Idawati, menyebutkan pengelolaan arsip dalam keseharian sangat penting. Apalagi, Aceh sebagai daerah yang tingkat kerawanan bencananya tinggi. Dyah bahkan pernah dua kali gagal naik pangkat di kampus Unsyiah, gegara arsip miliknya hilang terkena bencana. Karena itu, Dyah meminta agar setiap individu mengelola arsipnya secara baik, jika perlu ada bunker bawah tanah sebagai tempat penyimpan arsip sehingga arsip aman dari bencana.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh, Wildan, menyebutkan pihaknya tengah menyusun program penyimpanan arsip individu. Di mana, nantinya setiap pribadi bisa menyimpan semua arsip pribadi dan dijamin keamanannya.

The post Asisten III: Arsip Sangat Penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Pemerintah Aceh Kembangkan Kebijakan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Rabu, 05 Desember 2018

Humas Aceh | 5 Des 2018

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM., menyampaikan pemerintah Aceh menetapkan inisiatif baru yang dikenal dengan Aceh Smart Province sebagai bagian dari strategi mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya agar lebih maju melalui kebijakan-kebijakan cerdas yang berbasis pada data, fakta dan penggunaan pengetahuan teknologi.

Hal itu disampaikan Dermawan saat membuka Aceh Economic Summit yang diselenggarakan oleh Badan Pembangunan Daerah Aceh di Hotel Hermes Palace, rabu (05/12/2018).

“Sesuai dengan komitmen Plt. Gubernur, bahwa Aceh Carong harus bisa kita realisasikan, bukan hanya program tapi menjadi kenyataan,” kata Dermawan.

Sebab itu kata Dermawan, Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh menggelar Aceh Economic Sumit dengan tema Aceh Smart Province: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Kebijakan Ekonomi berbasis pengetahuan.

“Karena itu hari ini kita mengundang semua stakeholder, supaya nantinya kita bisa mengembangkan kebijakan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan kita sebarkan ke desa-desa, agar perekonomian masyarakat bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Dermawan.

Aceh Smart Province kata Dermawan, meliputi seluruh aspek pembangunan yaitu Smart Government, Smart Environment , Smart Infrastructure, Smart Mobility, Smart People dan Smart Economy.

“Inisiatif Provinsi Aceh Cerdas ini merupakan bagian dari Program Unggulan “Aceh SIAT” yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Aceh saat ini,” ujar Dermawan.

Dermawan menjelaskan,  Smart Economy adalah Kebijakan Ekonomi yang cerdas dan berbasis pengetahuan akan menggunakan perkembangan teknologi internet dan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, akan memberikan informasi harga dan ketersediaan produk pertanian dan sarana produksi sehingga terciptanya informasi harga yang simetris yang berujung pada peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan menurunkan tingkat kemiskinan di sektor pertanian.

Kebijakan E-Commerce lanjut Dermawan juga akan memotong rantai penjualan produk unggulan Aceh sehingga nilai tambah yang diperoleh lebih banyak dinikmati oleh petani/produsen ketimbangan pihak perantara/intermediaries/agen.

“Smart Economy juga akan memastikan peningkatan produksi komoditas melalui penggunakan Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) dan big data dalam konteks pengambilan keputusan terkait pemberian input yang akan meningkatkan produksi secara signifikan,” kata Dermawan.

Begitu juga dengan daya saing industri, adopsi Industri 4.0 juga dilakukan melalui penyiapan sumber daya manusia, infrastruktur dan regulasi selaras dengan kebijakan nasional tentang era Revolusi Industri 4.0, yaitu Making Indonesia 4.0.

Untuk itu, Dermawan mengajak semua pimpinan daerah dan seluruh stakeholder di Aceh untuk bersama-sama mengambil kepemimpinan dan langkah untuk melakukan transformasi Aceh sebagai provinsi cerdas.

“Adalah hal yang mustahil untuk menjadi provinsi cerdas jika petani nilam di Terangon Gayo Lues tidak mempunyai informasi harga minyak nilam di pasar,’ ujar Dermawan.

Agar hal tersebut dapat dihindari kata Dermawan, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, kecakapan petani terhadap teknologi digital (digital literacy), kewirausahaan dan keterampilan/kompetensi petani mengolah komoditas, perlu dijamin oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, universitas dan swasta.

The post Pemerintah Aceh Kembangkan Kebijakan Ekonomi Berbasis Pengetahuan appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Susun RUU Masyarakat Adat, Banleg DPR RI Gelar Pertemuan dengan Pemerintah Aceh

Selasa, 04 Desember 2018

 Humas Aceh | 3 Des 2018

Banda Aceh – Badan Legeslasi DPR RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Aceh. Pertemuan yang digelar Senin 3/12/2018 di Ruang Potensi Setda Aceh itu, dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi sebagai masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat. 

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutan selamat datangnya, mengatakan pengakuan atas perhutanan adat saja sudah menjadi angin segar bagi masyarakat adat. Di mana, sebagaian masyarakat yang beraktifitas di perhutanan sudah tak lagi dianggap sebagai musuh hutan.

“Skema hutan adat sudah mulai terasa sampai ke bawah. Hal itu sangat bermanfaat dan tepat guna,” kata Nova.

Nova mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah dengan pengakuan atas hutan adat sudah sangat tepat, hanya tinggal membuat percepatan dan memperbaiki sistim serta manajemennya. Jika kemudian pemerintah menerbitkan undang-undang tentang masyarakat hukum adat, diyakini akan sangat memberi manfaat bahkan dapat memutus potensi konflik di Indonesia.

“Peran lembaga dan masyarakat adat di Aceh sangat tinggi. Secara politis peranan lembaga adat bahkan sangat kuat. Mereka bisa menyelesaikan permasalahan adat,” kata Nova.

Nova berharap kunjungan Banleg DPR RI ke Aceh bisa menyerap substansi pokok dari permasalahan adat sehingga undang-undang yang mengatur masyarakat hukum adat itu bisa cepat diselesaikan.

Wakil Ketua Banleg DPR RI, Arif Wibowo, menyebutkan hingga hari ini posisi masyarakat adat belum lagi diakui secara optimal. Hal itu membuat kesejahteraan masyarakat hukum adat tidak tercapai bahkan memunculkan konflik.

“Kita ingin mendapatkan masukan secara lebih komprehensif,” kata Arif Wibowo. Dengan masukan-masukan dari berbagai daerah dan masyarakat adat, Arif berharap rancangan yang nantinya menjadi undang-undang bisa maksimal.

Guru Besar Universitas Malikul Saleh Lhokseumawe, Profesor Jamaluddin, menyebutkan pihaknya gembira dengan lahirnya rancangan undang-undang tersebut. Hukum adat, kata ia bisa melindungi hak-hak dari masyarakat.

Hukum peradilan adat dinilai sangat efektif dalam menyelesaikan barbagai persoalan bahkan peradilan adat sangat menghemat keuangan negara. Banyak perkara yang bisa diselesaikan di tingkat hukum adat lewat peradilan adat.

 

“Lembaga adat masih sangat eksis dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan menghemat anggaran negara yang sangat banyak,” kata Profesor Jamaluddin.

 

Jamaluddin berharap persoalan pembahasan tentang hukum peradilan adat bisa dimasukkan dalam Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat sehingga aturan itu bisa juga tumbuh di daerah lain di Indonesia.

 

Senada dengan Jamaluddin, pihak Majelis Adat Aceh juga berharap hukum peradilan adat bisa dimasukkan dalam undang-undang. Selain itu dalam UU itu diharapkan tidak terjadi keseragaman aturan antar satu daerah dengan daerah lain. Hal tersebut dikarenakan hukum adat antar-daerah yang berbeda dan hanya bisa dikelola dengan hukum adat tersendiri.

 

The post Susun RUU Masyarakat Adat, Banleg DPR RI Gelar Pertemuan dengan Pemerintah Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Dyah Erti Tutup Seminar PAUD Internasional

Selasa, 04 Desember 2018

Humas Aceh | 4 Des 2018

Banda Aceh – Wakil Ketua TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati, menutup secara resmi Seminar Internasional Pendidikan Anak Usia Dini 2018, yang mengangkat tema ‘The Roles of Parents in Shaping Children’s Characters’, yang diselenggarakan sejak kemarin (Senin, 3/12) di Anjong Mon Mata, Selasa (4/12/2018) pagi.

Wakil Bunda Paud Aceh, Dyah Erti Idawati, menyerahkan piagam penghargaan dan cenderamata kepada nara sumber pada seminar Internasional Paud 2018 di Anjong Mon Mata Banda Aceh, 04/12/2018.

Dalam sambutannya, wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dekranasda Aceh itu berharap sejumlah narasumber internasional yang dihadirkan dapat memberikan cara pandang baru kepada para peserta, sehingga dapat diaplikasikan saat kembali ke daerah masing-masing.

“Semoga para narasumber yang dihadirkan membuat para peserta mendapatkan ilmu dan masukan, yang dapat diaplikasikan sekembali ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Insya Allah, di masa mendatang kita akan buat kegiatan ini lebih baik lagi,” ujar Dosen Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Unsyiah itu.
Sementara itu, saat menyampaikan materinya yang berjudul Introducing Science, Technology, Engineering and Math (STEM) from Early Childhood Education, Dyah Erti mengingatkan bahwa Ibu muda di era milenial memiliki tantangan lebih berat dalam mendidik anak.
“Ibu-ibu muda milenial memiliki tantangan yang lebih berat, gadget menjadi salah satu faktor yang menghalangi ibu muda membimbing anak-anaknya menyalurkan minat, bahkan dalam beberapa kasus banyak ibu yang lebih fokus pada gadget dan sosmed dari pada anak. Saat saya menjadi ibu muda gadget belum ada, jadi kami bisa lebih fokus membimbing anak. Ini tentu menjadi tantangan para ibu saat ini,” ujar Dyah Erti.
Di sisi lain, sambung Dyah, anak-anak era milenial tidak bisa dijauhkan dari gadget, karena tuntutan dunia pendidikan dewasa ini justru menuntut anak didik untuk memahami atau melek teknologi.
“Sebagai contoh, jika di masa lalu para mahasiswa teknik arsitektur harus memiliki kemampuan menggambar di media kertas, saat ini para mahasiswa dituntut untuk mengerti dan memahami cara menggunakan autocad. Nah, autocad itu hanya dapat dioperasikan dengan menggunakan gadget. Di sinilah tantanganya para ibu milenial, mereka justru dituntut untuk mampu memperkenalkan sisi positif gadget kepada anak-anak,” kata Dyah Erti.
Seremonial penutupan seminar di akhiri dengan poto bersama dan pemberian cinderamata.

The post Dyah Erti Tutup Seminar PAUD Internasional appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Sekretaris Daerah Aceh Lantik Pejabat Eselon III dan IV

Selasa, 04 Desember 2018

Humas Aceh 03 Des 2018

Sekretaris Daerah Aceh Lantik Pejabat Eselon III dan IV

The post [Video] Sekretaris Daerah Aceh Lantik Pejabat Eselon III dan IV appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Susun RUU Masyarakat Adat, Banleg DPR RI Gelar Pertemuan dengan Pemerintah Aceh

Selasa, 04 Desember 2018

Humas Aceh | 03 Des 2018

Susun RUU Masyarakat Adat, Banleg DPR RI Gelar Pertemuan dengan Pemerintah Aceh

The post [Video] Susun RUU Masyarakat Adat, Banleg DPR RI Gelar Pertemuan dengan Pemerintah Aceh appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

[Video] Dyah Erti Idawati tutup Seminar PAUD International

Selasa, 04 Desember 2018

Humas Aceh | 04 Des 2018

Dyah Erti Idawati tutup Seminar PAUD International

The post [Video] Dyah Erti Idawati tutup Seminar PAUD International appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.

Kalender Agenda

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32